Hati - Hati Gejolak Sosial !!!

Ekonom Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan tingginya harga properti saat ini juga merupakan persoalan yang dihadapi banyak negara lain. Persoalan itu khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara sebagai wilayah negara berkembang.

"Di negara-negara lain, tingginya harga properti menjadi persoalan, ini karena suku bunga rendah secara global," kata Fauzi dalam seminar Macroeconomic Policies For Sustainable Growth With Equity in East Asia di Yogyakarta, Kamis (16/5/2013).

Selain itu, lanjut Fauzi, quantitatif easing (menambah uang beredar) menyebabkan banyak uang menganggur dan sektor riil tidak bisa menyerap. Akibatnya, banyak yang memburu aset, terutama aset properti karena dinilai paling menguntungkan. Dengan terlalu tingginya harga properti, kata dia, akan memperlebar jurang kesenjangan sosial.

"Yang membuat kesenjangan makin lebar itu inflasi properti. Harus ada kebijakan lanjutan. Pembelian properti harus diredam, misalnya dengan mengenakan pajak lebih tinggi untuk rumah kedua dan selanjutnya (pajak progresif)," kata Fauzi.

Di Indonesia sendiri, lanjut dia, mahalnya harga properti dan tingginya permintaan kredit sudah ditahan oleh sejumlah aturan, misalnya aturan "Loan to Value" (LTV) dan larangan pemilikan properti hak milik untuk warga asing. Namun, aturan-aturan itu ada dinilai belum cukup.

"Jika kebijakan lanjutan tidak segera diambil, dikhawatirkan akan timbul gejolak sosial. Properti tidak produktif dan berpotensi menjadi masalah politik, dan itu sudah terjadi di Brasil, Rusia serta China ketika kesenjangan makin melebar," ujarnya.

Berdasarkan data Konsultan Properti Cushman & Wakefield Indonesia, harga rumah tapak dalam kurun tiga tahun terakhir mengalami kenaikan hampir 100 persen. Pada triwulan I-2013, harga rumah tapak rata-rata naik 25,1 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski harganya terus naik, produk perumahan laku keras hampir di seluruh segmen pasar.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) misalnya, komposisi penyerapan rumah tinggal untuk segmen atas mencapai 27 persen, segmen menengah atas 28 persen, segmen menengah 22 persen, segmen menengah bawah 15 persen, dan segmen bawah delapan persen.

Kategori rumah segmen atas itu di atas harga Rp 2 miliar per unit, segmen menengah atas di kisaran Rp 1,4 miliar-Rp2 miliar per unit, dan rumah segmen menengah Rp 800 juta - Rp1,39 miliar per unit. Adapun rumah segmen menengah bawah di kisaran Rp 400 juta - Rp 799 juta per unit dan segmen bawah di bawah Rp 400 juta per unit.

Sebelumnya Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan pihaknya terus mewaspadai kredit di sektor properti karena pertumbuhannya hingga saat ini masih terlampau tinggi.

"Tahun lalu BI sudah mengeluarkan aturan loan to value (rasio pinjaman terhadap nilai aset) juga down payment, tapi sekarang pertumbuhan kredit sektor properti masih terlalu tinggi, kita masih waspadai," ujar Perry di Yogyakarta, Rabu (15/5/2013) kemarin.

Hotel Menengah Mendominasi Yogyakarta

Pertumbuhan hotel di Yogyakarta didominasi hotel kelas menengah. Selama 2012, kinerja tingkat huniannya terus mengalami peningkatan.


Tahun 2013 terdapat 60 proposal perijinan hotel baru. Hotel-hotel ini berasal dari berbagai klasifikasi. Mulai dari kelas hotel bujet, bintang 3,4 hingga hotel mewah.
-- Istidjab M Danunagoro

Menurut Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Istidjab M Danunagoro, terdapat 10 hotel kelas menengah dengan tingkat keterisian sebesar 88 persen selama 2012 lalu. Kesepuluh hotel tersebut berlokasi di pusat kota dengan tarif sekitar Rp 350.000 hingga Rp 700.000 per malam.

Hotel melati (budget) juga menunjukkan kinerja serupa. Jika pada 2011 tingkat okupansi mencapai 34,55 persen, tahun 2012 berada pada posisi 35,04%, maka pada kuartal I 2013 mencetak angka 36,1 persen.

Secara umum, kinerja hotel berbintang (4 dan 5) juga memperlihatkan pertumbuhan tingkat hunian selama dua tahun terakhir. Pada 2011 membukukan 50,65 persen, dan 2012 (55,15 persen). Tiga bulan pertama tahun ini agak menurun menjadi 53,49 persen.

Peningkatan occupancy rate tersebut juga dibarengi lamanya masa menginap (length of stay/LOS). Tahun 2011 LOS mencapai 1,97 hari, 2012 meningkat menjadi 2,01 hari.

Tingginya tingkat hunian dan bertambahnya LOS rata-rata ini memicu eskalasi pembangunan hotel di kota pelajar tersebut. Selama 2013-2014 akan beroperasi 17 hotel baru yang dikelola oleh jaringan operator nasional dan internasional. Mereka adalah Metropolitan Goldent Management (MGM), Zurich Group, Sido Muncul Group, Accor Group, Swissbel Hotel Group, Holiday Inn Group dan pengelola dengan bendera independen. Kelas menengah menguasai separuh dari jumlah hotel baru tersebut. Sisanya hotel bintang 4 dan 5.

"Tahun 2013 terdapat 60 proposal perijinan hotel baru. Hotel-hotel ini berasal dari berbagai klasifikasi. Mulai dari kelas hotel bujet, bintang 3,4 hingga hotel mewah," ungkap Istidjab kepada KOMPAS.com, Selasa (14/5/2013).

Tertarik membangun hotel ? ikuti pelatihan menjadi developer propety di sini 

Jakarta Memang Luar Biasa!

Mata dunia kini memang tertuju ke Jakarta. Untuk beberapa kategori properti, Jakarta dinilai tengah memasuki masa kejayaannya. Baik dilihat dari pertumbuhan nilai kapitalisasi, permintaan, hingga harga jual dan sewa di perumahan, perkantoran, dan kawasan industri.


Kendati hanya Jakarta yang membukukan pertumbuhan harga sewa paling signifikan, namun kami masih punya rasa optimisme. Nilai kapitalisasi di kawasan Asia Pasifik meningkat sekitar 1,4 persen selama kuartal ini.
-- Jane Murray

Untuk sektor komersial perkantoran, pada kuartal I 2013, Jakarta tampil terdepan di kawasan Asia Pasifik. Ia mencatat pertumbuhan harga sewa sebesar 7,4 persen. Jauh di atas kota-kota lainnya yang justru mengalami kejatuhan signifikan. Sebut saja Perth atau Beijing.

Banyak kalangan menilai pencapaian ini sebagai hal yang wajar, sebab harga properti Jakarta masih terbilang paling rendah di antara beberapa kota lainnya di Asia Pasifik maupun secara Global.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit pun sepakat bahwa pertumbuhan harga, terutama untuk properti komersial perkantoran, masih dalam batas wajar. Ia memprediksi kenaikan akan terus berlanjut meskipun puncak performa sektor ini sudah terjadi pada kurun 2011-2012 lalu.

Bahkan laporan Indeks Perkantoran Jones Lang LaSalle Asia Pasifik menyebutkan, Jakarta membukukan pertumbuhan harga tahunan terbesar yakni 36 persen dengan harga sewa hampir 150 persen lebih tinggi dibanding pencapaian beberapa tahun lalu. Meski belum menyamai kondisi sebelum krisis 1997-1998, tetap saja pencapaian saat ini dipandang sebagai sejarah besar. Karena Jakarta dinilai sebagai "arena investasi" yang mengungguli kota dunia lain yang secara tradisi selalu menjadi pilihan utama.

Indeks tersebut juga melaporkan bahwa secara umum, kecuali Jakarta, mengalami perlambatan pertumbuhan selama triwulan I tahun ini. Penurunan rata-rata sebesar 0,3 persen, sementara kuartal akhir 2012, tercatat 0,4 persen. Namun begitu, dari 27 kota yang disurvei, 14 di antaranya tetap memperlihatkan kinerja positif. Terutama kota-kota Asia Tenggara yang mengalami peningkatan 1 sampai 4 persen

Sedangkan Beijing mengalami koreksi pertumbuhan paling besar, jatuh 3,7 persen setelah kinerja mengagumkan pada 2012. Harga sewa di Hong Kong juga terkoreksi 1,3 persen.

Australia juga tak luput dari kinerja buruk. Sebagian besar kota-kota di Negeri Kangguru ini mengalami kejatuhan 1 hingga 3 persen, di mana Perth mencatat penurunan  terbesar yakni 3,3 persen. Secara tahunan pun, Australia anjlok hingga 4,2 persen.

"Kendati hanya Jakarta yang membukukan pertumbuhan harga sewa paling signifikan, namun kami masih punya rasa optimisme. Nilai kapitalisasi di kawasan Asia Pasifik meningkat sekitar 1,4 persen selama kuartal ini seiring pulihnya perekonomian pasca krisis finansial global. Kami mengharapkan kinerja perkantoran sewa akan membaik pada semester kedua tahun ini," ucap Kepala Riset Jones Lang LaSalle Asia Pasifik, Jane Murray.

Harga Rumah Tak Terkejar, Kesenjangan Makin Melebar

Lonjakan harga rumah di Tanah Air telah memperlebar jurang pemenuhan papan antara masyarakat berpenghasilan atas dan masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu segera mengintervensi penyediaan rumah.

Pengamat properti Panangian Simanungkalit menilai, di Jakarta, Senin (13/5/2013), kenaikan harga rumah yang tidak terkendali disebabkan kebutuhan rumah penduduk yang terus bertambah tidak mampu diimbangi suplai yang memadai. Konsumen properti saat ini terbelah dua, yakni mereka yang membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal (end user) dan rumah sebagai instrumen investasi. Muncul kecenderungan masyarakat berpenghasilan tinggi untuk menyimpan dana berlebih dalam bentuk aset properti ketimbang menabung di bank yang suku bunganya rendah.

"Indonesia memasuki darurat perumahan di tengah ledakan pertumbuhan properti. Pemerintah tidak berdaya mengendalikan pasar dan gagal melaksanakan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan dasar rakyat atas papan," ujar Panangian.

Jangan terbuai

Panangian mengingatkan pemerintah agar tidak terbuai oleh fenomena pertumbuhan properti di Indonesia, penguatan kelas menengah, dan prediksi sejumlah lembaga internasional terkait kemajuan perekonomian Indonesia pada tahun 2030. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan rumah rakyat.

Pemerintah hingga kini mengandalkan pengembang untuk memasok rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, insentif bagi pengembang untuk pembangunan rumah murah sangat lemah.

Program pembangunan 1.000 menara rumah susun milik bersubsidi periode 2007-2012 yang digulirkan pemerintah di Jabodetabek terhenti sejak 2010. Pengembang berhenti memproduksi rumah susun murah dan lebih tertarik mengisi ceruk pasar apartemen segmen menengah ke atas yang laris.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, kemarin, menyatakan, kenaikan harga properti sudah terlalu cepat meski belum memasuki kondisi bubble.

"Sektor properti yang sedang booming ini perlu kita dorong, tapi jangan sampai masyarakat kita yang paling butuh perumahan menjadi tak mampu menjangkaunya," katanya.

Pembelian properti sebagai investasi oleh kelompok menengah ke atas, kata Hatta, menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga. Kepentingan investasi adalah sah. Namun, yang harus diingat, jangan sampai hal itu menyebabkan harga properti tidak terjangkau masyarakat bawah.

Wakil Ketua Umum Real Estat Indonesia Djoko Slamet Utomo mengakui, kenaikan harga rumah tidak terkejar oleh kenaikan daya beli masyarakat. Proyek rumah murah dan bersubsidi terganjal ketersediaan lahan. Tidak ada jaminan lahan dan infrastruktur dari pemerintah, proses perizinan yang berbelit, dan tata ruang yang semrawut.

"Kami harus jujur. Pengembang membangun proyek perumahan untuk mencari untung, jadi tidak mungkin membangun proyek yang tidak untung. Penyediaan rumah murah seharusnya dikendalikan pemerintah melalui pemberian insentif bagi pengembang," ujarnya.

Guru Besar Hukum Agraria dari Universitas Gadjah Mada Maria SW Sumardjono menyatakan, reforma agraria mengatur penyediaan tanah untuk rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketentuan itu tertuang dalam tiga aturan, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan tanah Terlantar juncto Peraturan Kepala Badan (Perkaban) Pertanahan Nasional Nomor 4/2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar, dan junctis Perkaban Pertanahan Nasional Nomor 5/2011 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar.

Dalam Perkaban Pertanahan Nasional No 5/2011 disebutkan, tanah negara bekas tanah telantar diperuntukkan bagi program strategis negara, yaitu sektor pangan, energi, dan perumahan rakyat. Hal itu menunjukkan, bahwa peruntukan tanah negara bisa untuk penyediaan tanah bagi perumahan rakyat.

"Sejauh mana implementasi tanah negara bekas tanah telantar itu dimanfaatkan untuk perumahan rakyat? Aturan sudah ada, tinggal sejauh mana implementasinya," ujar Maria.

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menilai wajar kenaikan harga rumah tinggi di sejumlah wilayah karena tren pertumbuhan properti.

"Gap perumahan terjadi karena pembeli masih mau membeli dengan harga tinggi dan kemampuan membeli ada. Pengembang lebih tertarik menggarap segmen ini," ujar Faridz.

REALITA : Seberapa Pun Menabung, Rasanya Tak Mampu Beli Rumah

"Sudah tiga bulan ini saya keliling-keliling cari rumah. Harga rumah sangat mahal dan terus beranjak naik. Kalaupun ada, lokasinya sangat jauh, di pelosok," keluh Purwadi (30), pegawai negeri di sebuah lembaga penelitian di Jakarta.


Meskipun ada rumah dengan harga Rp 250 juta atau Rp 300 juta, tetap sulit bagi saya memilikinya.
-- Tiwi

Purwadi telah mendatangi sejumlah proyek baru perumahan yang ditawarkan di Jakarta Timur dan sekitarnya, mulai dari Rawamangun, Bintara, Cijantung, Bekasi, Depok, hingga Citayam di Kabupaten Bogor. Ia kaget menyadari harga rumah yang melangit. Rumah mungil dengan luas hunian 36 meter persegi (m2) atau tipe 36 dan luas tanah 100 m2 saat ini rata-rata dijual dengan harga satuan Rp 400 juta ke atas.

Rumah di Citayam tipe 36/100 semula ditawarkan dengan harga lebih rendah, yakni Rp 161 juta per unit. Namun, selang 1-2 bulan, ia mendapati harga rumah itu sudah naik mencapai Rp 200 juta per unit.

"Seberapa pun saya menabung rasanya enggak akan mampu mengejar kenaikan harga rumah yang begitu cepat. Harga rumah melambung tanpa kendali," ujar Purwadi, yang akhirnya mencari rumah kontrakan.

Lonjakan harga rumah di beberapa kota di Tanah Air dalam beberapa tahun terakhir membuat kelimpungan sebagian masyarakat, khususnya yang berpenghasilan menengah bawah. Pegawai dengan pendapatan minim kehilangan harapan menjangkau rumah murah. Bahkan, pegawai properti pun tak mampu membelinya.

Mario Siahaan (35), pegawai pemasaran pada perusahaan perumahan PT Vista Estate, bersama istrinya, Rianty Sianturi (28), sejak menikah tinggal di rumah kontrakan dengan biaya Rp 8 juta per tahun. Rianty yang bekerja sebagai guru merupakan pegawai negeri sipil golongan IIIB. Gaji Mario ditambah gaji Rianty sekalipun tak mencukupi untuk membeli rumah pribadi.

Setiap hari Mario membujuk orang lain agar membeli rumah milik perusahaan tempatnya bekerja. Namun, dia sendiri tak mampu membelinya lantaran disparitas gaji dan harga rumah yang sangat lebar. Harga rumah untuk kelas menengah ke bawah berkisar Rp 200 juta sampai Rp 700 juta per unit.

Rianty menggambarkan, dalam sebulan, keluarga dengan satu anak itu hanya mampu menabung Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Itu setelah gaji keduanya dikurangi kebutuhan sehari-hari sekitar Rp 3 juta per bulan. Untuk menambah penghasilan, Rianty harus menyambi menjadi guru les.

"Untuk kredit rumah, paling tidak harus ada uang muka Rp 50 juta. Belum lagi uang akad dan urusan administrasi lain yang bisa mencapai Rp 20 juta. Setidaknya kami butuh dana awal Rp 70 juta. Butuh bertahun-tahun untuk bisa dapat uang muka dengan penghasilan kami saat ini," ungkap Rianty.

Fitrie Karnita, wiraswasta muda di Palmerah, Jakarta, mengaku sudah sebulan kesulitan menemukan rumah yang layak dan terjangkau. Ia mengikuti saran dari sejumlah kerabat untuk mencari rumah yang dibangun oleh pengembang besar. Namun, harga yang ditawarkan umumnya mahal dan terus naik.

"Staf pemasaran pengembang besar bilang bahwa harga rumah akan terus naik. Semula saya pikir ini cara marketing agar konsumen cepat membeli rumah. Ternyata, harga rumah sungguh terus naik," tuturnya.

Tiwi (28), resepsionis perusahaan properti, meyakini tak akan mampu membeli rumah seperti yang ditawarkan perusahaannya. Perusahaan tempat dia bekerja menjual rumah berbagai tipe dengan harga Rp 1,9 miliar sampai Rp 2,8 miliar. Padahal, gaji Tiwi pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Meskipun ada rumah dengan harga Rp 250 juta atau Rp 300 juta, tetap sulit bagi saya memilikinya," kata Tiwi.

Pindah kontrakan

Kesulitan memiliki rumah juga dialami Muhammad Askin (40), yang bekerja di PT Mojong Mitra Maju sejak tahun 1993. Ia sudah tiga kali pindah kontrakan sejak menikahi Netty (38) 10 tahun lalu. Impian memiliki rumah tak kunjung terwujud seiring harga properti yang terus melambung.

Gaji Askin yang sedikit di atas upah minimum Kota Makassar tak cukup untuk mengangsur rumah sangat sederhana sekalipun. Cita-cita Askin sebenarnya sederhana, memiliki rumah tipe 22 di perbatasan Makassar dan Kabupaten Maros yang ditawarkan pengembang Rp 90 jutaan.

Sejak lima tahun belakangan, ayah dua putra itu pun menabung sebisanya untuk memenuhi besaran uang muka. Namun, upaya itu seperti sia-sia. Tabungan selama lima tahun sebesar Rp 8 juta jauh dari besaran uang muka yang Rp 18 juta. Apalagi, angsuran per bulan mencapai Rp 900.000 selama 15 tahun.

"Sejak itu, saya tahu mustahil punya rumah sendiri," ujar Askin, yang bergaji Rp 1,6 juta per bulan.

Ramli (38), pegawai hotel di Makassar, punya pengalaman pahit ketika hendak mencicil rumah tahun lalu. Bermodal gaji Rp 2 juta per bulan, permohonan kreditnya ditolak salah satu bank pemerintah. Gaji suami dari Maharani (35) itu dianggap tidak cukup untuk membayar cicilan rumah Rp 1,1 juta per bulan selama 15 tahun.

"Pegawai bank bilang, gaji saya minimal harus tiga kali dari besarnya angsuran," kata Ramli.

Padahal, rumah yang ingin dibeli hanya seluas 60 meter persegi dan berlokasi di Kabupaten Gowa. Ia pernah mencoba ikut program rumah murah yang ditawarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Namun, ia terganjal syarat gaji minimal Rp 3 juta per bulan.

Menurut Agus Salim, dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin, sudah saatnya pemerintah menyediakan program rumah murah dengan skema cicilan sesuai kemampuan buruh. Pemerintah juga perlu mencermati ketiadaan standar baku dalam penetapan harga rumah.

"Kebijakan pengembang yang selama ini cenderung seenaknya menetapkan harga membuat grafik peningkatan properti tak berbanding lurus dengan daya beli masyarakat," paparnya.

Di tingkat nasional, kekurangan rumah saat ini menembus 15 juta unit. Dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata 1,5 persen per tahun, kebutuhan rumah baru setiap tahun mencapai 900.000 unit. Sementara pasokan dari pengembang rata-rata 200.000 unit per tahun.

Perumahan Sejahtera Untuk Buruh Sudah Terjual 16000 Rumah

Dalam pembangunan perumahan sejahtera untuk pekerja untuk pekerja dan buruh, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) akan fokus pada kawasan industri yang ada di daerah Bekasi, Karawang, Cikampek, Cirebon dan Banten. Tahun ini juga APERSI menargetkan akan membangun sekitar 50 ribu rumah untuk pekerja di seluruh Indonesia.

Rumah untuk pekerja tersebut nantinya akan dibangun di sekitar kawasan industri, sehingga mengurangi mobilisasi serta mempermudah para pekerja untuk mencapai tempat bekerja. Berdasarkan data yang dimiliki, pasar rumah pekerja di kawasan industri cukup baik dan respon para pekerja untuk memiliki rumah juga positif.

Sampai bulan April 2013 perumahan sejahtera ini sudah terjual sekitar 16 ribu rumah pekerja. APERSI berharap dengan bantuan dari perusahaan dan KPR FLPP dari Kemenpera para pekerja bisa lebih mudah membeli rumah dengan harga murah dan cicilan tetap selama masa angsuran.

Untuk pencapaian target 50 ribu rumah tersebut, APERSI terus mendorong para pengembang yang tergabung dalam Apersi untuk tetap fokus pada pembangunan rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Setiap tahun Apersi menciptakan 200 pengembang baru yang yang membangun rumah murah dengan harga yang terjangkau.

Dari survey Vibizconsulting yang dilakukan di beberapa daerah untuk perumahan sederhana ini , Analis Vibiz Research menemukan kurangnya dukungan dari berbagai pihak seperti developer, pemda setempat, bank penjamin kredit dan juga perusahaan dari para pekerja tersebut.

Kebun Jeruk Jadi Idola Pembangunan Supeblok

Kawasan Kebon Jeruk, sekarang jadi idola developer untuk mengembangkan bisnisnya di daerah Jakarta Barat. Ada beberapa developer yang sedang dan membangun superblok  di kawasan ini. Salah satunya AKR Land Development yang berencana membangun proyek properti terintegrasi Gallery West di kawasan ini. 

Untuk lokasi dari proyek ini berdekatan dengan proyek AKR Land Development yaitu Wisma AKR yang berlokasi di Jalan Panjang Kebun Jeruk. Menurut AKR sendiri daerah pembangun proyek ini sangat strategis dimana akses ke beberapa daerah di Jakarta dapat di jangkau dengan akses tol Kebun Jeruk yang tidak jauh dari lokasi proyek tersebut nantinya.

Rencana AKR sendiri untuk kompleks properti terpadu Gallery West ini akan menjadi  kawasan bisnis dan hunian terpadu yang berdiri di atas tanah seluas 2 hektare dan luas bangunan proyek sekitar 150.000 meter persegi. Kawasan ini nantinya  dilengkapi museum seni Modern and Contemporary Art di Nusantara (MaCAN), yang diklaim sebagai museum seni terbesar di Indonesia dan nomor tiga di Asia.

Untuk mewujudkan rencana proyek ini AKR telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Tata Mulia, sebuah perusahaan kontraktor nasional berpengalaman untuk mengerjakan konstruksi proyek dengan investasi senilai Rp 3,5 triliun. Tata Mulia merupakan mitra strategis yang sudah teruji kerjasama saat pembangunan proyek  Nusa Dua Golf resort di Bali sejak 2007.

Untuk harga sendiri AKR sudah menetapkannya seiring dengan berkembangnya kawasan property daerah tersebut dimana untuk Gallery West Residences dengan harga awal mulai Rp 19 juta/m2, dan kantor di Gallery West Office Tower dengan harga awal sekitar Rp 23 juta/m2.