Jakarta Kelebihan MALL

Fenomena sepinya (pengunjung dan tenan) hari pertama operasional pusat-pusat belanja baru, mengindikasikan Jakarta bisa jadi mengalami kejenuhan. Kondisi di mana terjadi pasok berlebih ketimbang kebutuhan terdapat di beberapa lokasi. Seperti di kawasan Senayan, kawasan Pluit, dan ruas Jl Satrio, Jakarta Selatan.

Head of Capital Market and Investment Knight Frank Fakky Ismail Hidayat mengatakan pendapatnya bahwa fenomena kejenuhan alias "over supply" bisa dilihat secara kasat mata dari sepinya mal-mal tersebut.

"Tanpa harus melakukan perhitungan rasio densitas populasi Jakarta terhadap kuantitas pusat belanja eksisting dan akan buka di tahun depan, saya dapat menyimpulkan, "sepi" itu sebuah sinyalemen "over supply"," ungkap Fakky.

Bukan tanpa alasan. Di mana-mana terjadi duplikasi baik desain maupun tenan yang dilakukan secara massal dan terang-terangan. Hal ini, tentu saja mendatangkan konsekuensi kejenuhan pada pengunjung pusat belanja. Mereka tidak mengalami (experience) sesuatu yang baru dan berbeda. Padahal sifat pusat belanja itu merupakan properti destinasi. Properti tujuan berbelanja yang harus dapat memenuhi kebutuhan pembelanja (shopper).

Masalahnya, kebutuhan pembelanja tidak lagi terbatas pada sembilan bahan pokok. Melainkan sudah meluas melampaui batas-batas intensitas kegunaan; primer, sekunder dan tersier. Pembelanja yang notabene masyarakat perkotaan adalah peniru ulung dari sebuah gaya hidup urban yang dikampanyekan media arus utama atau pun media sosial.

Nah, sayangnya, pusat-pusat belanja baru tersebut tidak bisa mengakomodasi kebutuhan gaya hidup pembelanja Jakarta. Mal baru tak lebih sebagai "baru" dalam hal usia bangunan, bukan "baru" sebagai destinasi belanja maupun destinasi gaya hidup.

Namun demikian, menurut Fakky, duplikasi desain dan terutama tenan tak bisa dicegah. Hal ini terkait dengan ekspansi bisnis masing-masing tenan yang kini dikuasai oleh tiga perusahaan besar yakni Mitra Adi Perkasa, Transmahagaya dan Matahari Putra Prima.

"Masing-masing perusahaan dalam tiga induk usaha itu tentunya punya rencana ekspansi yang berbeda. Jadi, wajar bila kita jumpai tenan yang generik di hampir semua pusat belanja Jakarta," imbuh Fakky.

Sebagai sebuah destinasi, diferensiasi konsep dan desain sangat perlu. Konsep yang mengerucut dan khusus seperti "family mall, "lifestyle mall", "boutique mall", "meeting mall", memiliki peluang lebih besar untuk disambangi banyak pengunjung.

Pusat belanja yang dibesut Grup Pondok Indah yakni Pondok Indah Mall 1,2 dan Street Gallery dengan konsep "family mall", mencatat tingkat okupansi 100 persen dengan jumlah kunjungan 17.000 kendaraan roda empat saat hari kerja dan 20.000 mobil saat akhir pekan.

Sementara Summarecon Mal Serpong dan Mal Kelapa Gading yang berkonsep "family mall" membukukan masing-masing 20 juta dan 30 juta pengunjung per tahun.

Padahal tarif sewa mal-mal tersebut di atas tak bisa dibilang murah. Terutama PIM 1 dan 2, rata-rata 60 dollar AS per meter persegi (Rp 594.059) untuk F & B, 85 dollar per meter persegi (Rp 841.584) untuk fesyen, dan 110 dollar AS per meter persegi (Rp 1.089.110).

"Angka tersebut tidak termasuk biaya servis. Namun demikian, tetap saja tenan-tenan yang sudah menandatangani perjanjian, mengoperasionalkan gerainya. Tak ada tenan yang tutup dengan alasan konsep atau tingginya biaya sewa," ungkap GM Pondok Indah Mall, Eka Dewanto.

Semarang Banjir Pusat Belanja

Semarang memang belum terbebas dari banjir. Namun, kali ini bukan banjir "rob" yang menyambangi kota tepi pantai tersebut. Melainkan banjir pembangunan pusat belanja.

Kota seluas 373,67 kilometer persegi ini diam-diam menyimpan potensi yang sanggup menaklukkan para investor properti, baik lokal maupun nasional. Dalam catatan Kompas.com, selain Ciputra Group, terdapat Lippo Group, Sinarmas Land, dan Citipoint Global Asset Management serta nama-nama lain yang sudah lebih dulu eksis.

Direktur Investasi Citipoint Global Asset Management, Nico Po, mengatakan dalam waktu dekat akan melansir secara resmi Paragon City tahap II. Melalui bendera Golden Flower Group mereka berencana mengembangkan pusat belanja yang terintegrasi dengan apartemen.

"Kami akan melakukan presentasi proyek secara detil kepada investor (tenan) di Jakarta dalam waktu dekat ini," ujar Nico Po kepada Kompas.com, Kamis (27/8/2013).

Pernyataan Nico ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar selama ini jika Paragon City telah dilego kepada Lippo Group. Bantahan serupa disampaikan oleh Vice Chairman Lippomalls Indonesia, Eddy Mukmin.

Menurutnya, Lippo belum dan tidak akan mengakuisisi Paragon City dalam waktu dekat. Pihaknya justru akan menyegerakan pembangunan Lippo Mall di kawasan Srondol. "Kami akan memulai pembangunan akhir tahun 2013 atau paling lambat awal 2014. Terbuka kesempatan untuk tenan-tenan utama mengisi pusat belanja dengan klasifikasi Lippo Mall," ujar Eddy.

Kembali ke Paragon City, berbeda dengan sekuel pertama, yang kedua ini, tidak memanfaatkan jasa konsultan arsitektur Prada Tata International (PTI). Konsepnya pun terbilang baru untuk ukuran Semarang yakni lifestyle mall.

Sementara Ciputra Group, usai melakukan "refurbishment" atas interior Ciputra Mall Semarang, menyusul kemudian eskteriornya, akan membangun lifestyle center dengan penekanan pada kuliner dan hiburan.

Menurut General Manager PT Ciputra Mitra Tunas, anak usaha Ciputra Group, Jatmiko Arif Wibowo, pusat gaya hidup yang akan dibangun di atas lahan seluas 5,8 hektar ini bukanlah pusat belanja konvensional. Melainkan sebuah arcade yang akan berisi tenan-tenan kuliner, hiburan, hobi, serta gym.

"Jika tidak ada perubahan, kami akan memulai ground breaking setelah Lebaran atau tepatnya Oktober 2013. Saat ini tengah dilakukan pematangan lahan. Lokasinya persis di seberang klaster pertama Citraland BSB City," imbuh Jatmiko.

Ciputra akan bangun Ciputra Tower

Masih kuatnya permintaan ruang perkantoran di kawasan CBD Jakarta, menstimulasi Ciputra Group, melalui PT Ciputra Property Tbk mengembangkan gedung perkantoran baru. "Office Tower" ini merupakan bangunan tambahan (extension) dari pengembangan Ciputra World 1 Jakarta di koridor Satrio, Jakarta Selatan.

Kuatnya permintaan ruang perkantoran tersebut, ditandai positifnya kinerja penjualan DBS Tower. Saat ini, perkantoran "Grade A" tersebut telah tersewa 90 persen dari 70 persen ruang yang disewa dan 70 persen dari 30 persen ruang yang dijual dari total luas bangunan keseluruhan 73.000 meter persegi.

Selain itu, harga jualnya pun terus mengalami peningkatan. Jika tahun lalu masih berada pada kisaran Rp 30 juta per meter persegi, posisi aktual telah mencapai Rp 45 juta per meter persegi. Sementara harga sewanya berada pada level Rp 300.000 per meter persegi, di luar biaya perawatan (service charge).

CEO Ciputra Group, Candra Ciputra, mengungkapkan permintaan berasal dari perusahaan-perusahaan multinasional asal Eropa dan Amerika Serikat. Mereka membutuhkan perkantoran baru, lebih luas, modern serta mengadopsi konsep "green building".

"DBS sudah penuh terisi dan tidak tersedia lagi ruang dengan luas yang mereka butuhkan. Untuk itu, kami memutuskan membangun gedung tambahan yakni Tower IV di Ciputra World 1 Jakarta," tandas Candra kepada Kompas.com, di Jakarta, Rabu (26/6/2013).

Tower keempat ini dirancang seluas 75.000 meter persegi dengan ketinggian mencapai 46 lantai dan masuk dalam pengembangan Ciputra World 1 Jakarta Tahap II. Nantinya, gedung ini akan dinamakan dengan Ciputra Tower (Menara Ciputra).

Ciputra membenamkan investasi senilai 120 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,1 triliun. Besaran angka ini tidak termasuk nilai investasi tanah. Mereka merencanakan pembangunan Ciputra Tower selama 3 hingga 3,5 tahun ke depan.

Ciputra Tower akan menjadi sumber recurring income baru bagi Ciputra Property. Candra mengharapkan gedung anyar ini akan berkontribusi senilai Rp 500 miliar terhadap pendapatan berulang perseroan.

Ingin seperti Ciputra ? ayo ikuti pelatihan property di http://propertybusinessacademy.com/

Pilihan utama pengembang bergeser ke kota-kota ke dua

Pertumbuhan properti saat ini tak hanya terjadi di kota-kota besar Indonesia seperti kawasan Jadebotabek, Surabaya atau Medan. Melainkan sudah merambah ke kota-kota level kedua (second-tier).

Kota kedua semacam Yogyakarta, Balikpapan, Banjarmasin, Solo, Palembang, Pekanbaru dan Manado, mulai menunjukkan pergerakan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pengembangan properti skala besar berlangsung masif di kota-kota ini. Dengan potensi pasar berceruk luas serta daya beli masyarakatnya yang bahkan lebih tinggi ketimbang penduduk Jadebotabek menjadi penyulut beberapa pengembang Nasional ikut menggarapnya.

Tercatat Agung Podomoro Land, Ciputra Group, Lippo Group, dan Sinarmas Land, sekadar menyebut contoh. Mereka sudah dan akan mengembangkan portofolio properti berikutnya di kota-kota tersebut.

CEO Lippo Homes, Ivan S Budiono, berpendapat, kota kedua diminati karena ceruk pasar kelas menengahnya lebih tebal ketimbang kota-kota besar. Untuk itulah, Lippo tak hanya membangun proyek untuk satu atau dua fungsi saja. Melainkan campuran yang mengintegrasikan beberapa fungsi properti.

"Kami fokus bermain di Kawasan Timur Indonesia. Beberapa properti yang sudah kami bangun, mendapat antusiasme positif dari masyarakat setempat. Sebut saja proyek kami di Tanjung Bunga, Ambon, dan lain-lain," ungkap Ivan.

Sementara Ciputra Group beralasan kebutuhan properti, terus menguat. Pertumbuhannya melebihi pasok yang ada. Rasio densitas populasi dan ketersediaan properti menjadi tidak seimbang.

"Apalagi Banjarmasin dan Samarinda. Kedua kota ini memiliki wilayah hinterland yang luas. Ini artinya pangsa pasarnya juga besar sekitar 1 hingga 2 juta orang. Dus, keduanya juga sudah dan akan memiliki bandar udara sendiri yang berarti kian meningkatkan mobilitas penduduk lintas wilayah," papar CEO Ciputra Group, Candra Ciputra.

Proyek-proyek Ciputra baik di Balikpapan, Banjarmasin maupun di Samarinda, lanjut Candra, selalu terserap maksimal. Citra Bukit Indah, dan Citra Garden itu habis terjual dengan kenaikan harga sekitar 30 sampai 40 persen per tahun.

Pertumbuhan properti menyebabkan pertumbuhan harga yang fantastis, hal ini masih akan berlanjut hingga beberapa tahun yang akan datang, mengingat kuatnya permintaan dan pasokan yang terbatas. Menurut Candra, persentase kenaikan harga akan lebih tinggi dua kali lipat dibanding pertumbuhan di kawasan timur Jakarta, dan beberapa wilayah Tangerang.

Rumah Rakyat Harus Disubsidi!

Pemotongan subsidi BBM, yang berdampak pada kenaikan harga BBM, pada dasarnya memiliki semangat berkeadilan bagi masyarakat. Agar subsidi tersebut tepat sasaran, maka pemerintah menilai sudah waktunya masyarakat pengguna BBM, yang umumnya memiliki kendaraan pribadi, lebih mandiri tanpa bantuan.

Sayangnya, kebijakan tersebut bak pisau bermata dua. Di satu sisi pemerintah ingin memberikan keadilan, di sisi lain kenaikan harga BBM mampu memicu kenaikan harga barang lainnya, termasuk properti. Daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pun semakin terpuruk.

Menanggapi kenaikan harga BBM tersebut, Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz sempat mengutarakan rencananya menaikkan harga rumah sederhana sehat (RSH). RSH yang semula berada pada kisaran Rp 88 juta-Rp 145 juta akan ditingkatkan. Dengan catatan, jangka cicilan akan mengalami perpanjangan. Namun, besaran kenaikan harganya hingga saat ini belum dipastikan dan masih menunggu hasil kajian.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Eddy Ganefo berharap, rencana kenaikan harga RSH tidak menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Bahkan bila memungkinkan, subsidi BBM dialihkan untuk subsidi RSH ataupun untuk pengembang RSH agar harga tidak berubah.

"APERSI berharap harga rumah subsidi jangan naik dulu karena tanpa peningkatan harga pun keterjangkauan konsumen makin jauh, Biaya hidupnya semakin tinggi akibat kenaikan BBM. Namun jika biaya produksi tetap naik, kami berharap pemerintah dapat menambah subsidi kepada MBR ataupun pengembang sehingga harga bisa dipertahankan," ujarnya Eddy kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Meski berharap tidak akan ada kenaikan harga, Eddy mengaku sudah menyiapkan strategi menghadapi kenaikan harga yang tidak terbendung akibat naiknya biaya produksi. Antara lain menekan biaya-biaya seperti perijinan, pertanahan, dan listrik.

Ikuti Pelatihan Property di http://propertybusinessacademy.com/

BBM Naik, Pengembang Kecil Pangkas Keuntungan

Kenaikan tarif BBM berpengaruh besar terhadap daya beli, tingkat penjualan, dan juga marjin keuntungan (profit margin) para pengembang properti.

Betapa tidak, bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki resistensi perubahan harga, naiknya BBM melemahkan daya beli. Mereka harus berpikir ulang untuk kemudian menunda pembelian rumah karena harganya sudah berubah dan di luar angka yang telah diproyeksikan sebelumnya.

Hal ini jelas mempengaruhi tingkat penjualan pengembang rumah murah. Tak hanya membuat laju penjualan menjadi lambat, lebih jauh lagi mengoreksi target pendapatan penjualan (marketing sales).

Ketua DPD APERSI DKI Jakarta Ari Tri Priyono mengatakan melemahnya daya beli MBR yang berakibat pada perlambatan laju penjualan properti memaksa para pengembang menghitung ulang target penjualannya.

"Kami pasti akan mengoreksi target pendapatan menjadi lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Apalagi sekarang akan memasuki semester kedua. Ini artinya kesempatan untuk menjual rumah tahun ini tinggal setengah tahun lagi," jelas Ari kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

Selain mengoreksi target pendapatan, beberapa pengembang ada yang memilih opsi memangkas profit margin (selisih keuntungan) hingga beberapa persen lebih rendah. Riscon Realty memastikan memangkas selisih keuntungan menjadi hanya 11 sampai 12 persen dari sebelumnya 15 hingga 16 persen. Alasannya, ketimbang menaikkan harga jual dengan nilai yang tidak dapat diakomodasi pasar, lebih baik menunda raupan keuntungan lebih besar.

Bukan tanpa motivasi jika Gemilang Property memilih opsi ini. Mereka masih memiliki 500 unit RSH dalam kondisi siap jual. "Daripada tidak terserap, lebih baik memberikan kemudahan pembiayaan kepada konsumen berupa uang muka lebih rendah menjadi hanya 5 sampai 10 persen," ujar CEO Gemilang Property, Elang Gumilang, seraya menambahkan diferensiasi produk juga perlu dilakukan agar pasar tetap tertarik meskipun harga BBM naik.

Direktur Operasional Wika Realty, Widyo Praseno juga mengonfirmasi bahwa pihaknya tidak akan merevisi target pendapatan. Selama suku bunga KPR tidak melonjak, tingkat inflasi masih dapat dikendalikan dan kebutuhan rumah belum terpenuhi, maka sektor properti masih aman.

"Namun begitu, kami akui bahwa daya beli kalangan tertentu pasti melemah. Ini sudah kami antisipasi sejak jauh hari. Kami bermain di "profit margin". Tidak terlalu besar, tetapi masih bisa untung. Namanya juga bisnis," ujar Widyo.

Ikuti Pelatihan properti agar menjadi pengembang yang lebih handal di http://propertybusinessacademy.com/

Kenaikan BI Rate Tak Berpengaruh Pada Penjualan Properti

Direktur Pakuwon Jati, Stefanus Ridwan mengungkapkan, kenaikan BI Rate tidak terlalu berpengaruh pada penjualan produk properti. Seperti diketahui, adapun kenaikan BI rate sebesar 25 bps menjadi 6 persen.

"Kenaikan BI Rate tidak akan memberikan pengaruh besar terhadap pasar properti dalam negeri. Namun demikian, antisipasi pasar tetap ada jika nantinya perbankan memutuskan kenaikan suku bunga untuk kredit pemilikan rumah/apartemen (KPR/KPA) yang cukup besar," katanya usai Paparan Publik di Jakarta, Selasa (25/06/2013).

Stefanus menjelaskan, kekhawatiran pelaku industri properti saat ini adalah ketidakstabilan posisi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah.

Menurutnya, apabila nilai dolar terus-terusan naik, itu yang dikhawatirkan para pengembang karena akan berpengaruh juga ke nilai properti.

Sementara itu, Direktur Utama PT Senopati, Aryani Prima Lukman Purnomosidi menjelaskan, selama pertumbuhan industri masih di atas 20 persen dan suku bunga KPR masih di kisaran 7-8 persen, maka kenaikan BI rate tidak akan berpengaruh besar pada permintaan (demand) properti.

Di samping itu lanjut Aryani, dengan BI Rate naik maka efeknya suku bunga KPR akan meningkat dan investor juga akan lebih memilih simpan uang di bank, karena bunganya menarik.

"Akan tetapi selama suku bunga masih di kisaran 7-8 persen dampak ke demand dan penjualan properti tidak akan terlalu besar," tambahnya.

Ikuti Pelatihan Property di http://propertybusinessacademy.com/

BBM Naik, Harga Property Langsung Naik Hingga 10%

Beberapa hari pasca kenaikan tarif BBM, para pengembang yakin dan percaya diri meningkatkan harga jual propertinya sebesar rata-rata sepuluh persen (5-15 persen). Meskipun produsen material strategis pabrikan seperti baja, besi, semen, cat dan keramik belum mengeluarkan pernyataan kenaikan harga, namun beberapa pengembang perumahan kelas menengah, baik swasta maupun BUMN, sepakat memberlakukan harga jual baru ini pada 1 Juli mendatang.

Presiden Komisaris PT Grahabuana Cikarang, Tanto Kurniawan, mengatakan perubahan harga akan efektif diterapkan pada 1 Juli dengan besaran kenaikan lima persen. Tahun ini, mereka membuka dua klaster baru residensial, yakni Beverly Hills dan Oscar, dengan harga jual Rp 1,4 miliar per unit. Sedangkan properti komersialnya berupa ruko Hollywood Arcade dengan penawaran Rp 2,3 miliar.

"Kami sangat hati-hati menaikkan harga jual. Untuk itu, besarannya pun tidak terlalu jor-joran dan waktu pemberlakuannya tidak serta merta, karena kami melihat kenaikan tarif BBM ini bukan momentum untuk meraup untung. Tidak semua komponen material bangunan tergantung pada perubahan BBM. Jadi, harus dilihat proporsinya berdasarkan kontribusi terhadap biaya produksi," papar Tanto.

Sementara PT Nusa Kirana, akan mengenakan tarif baru pada portofolio teranyarnya, yakni Rorotan Kirana Legacy. Pada 1 Juli nanti, unit-unit properti, baik residensial maupun komersial bakal mengalami perubahan harga jual sebesar lima persen.

Menurut Wakil Kepala Bagian Pemasaran Nusa Kirana, Dhiki Kurniawan, pihaknya tengah memasarkan klaster pertama Rorotan Kirana Legacy, yakni North Folk. Klaster ini berisi 218 unit rumah dengan tawaran mulai dari Rp 800 juta untuk ukuran 7x17 meter persegi hingga Rp 1,2 miliar (9X18 m2). Jadi, pada saat hari "H" nanti, harga jual ini berubah menjadi Rp 840 juta sampai Rp 1,270 miliar.

"Sebetulnya, kami sudah mengantisipasi kenaikan BBM sejak awal tahun ini. Karena itu, ketika memutuskan menaikkan harga jual produk, tidak terlalu agresif besarannya," ujar Dhiki.

Selain perubahan tarif BBM, masa-masa puasa Ramadhan dan Lebaran juga menjadi bahan pertimbangkan dalam meningkatkan harga jual. Momentum seperti ini yang membuat permintaan melambat dan bahkan terjadi penundaan pembelian. Sehingga para pengembang lebih berhati-hati dalam memutuskan besaran kenaikan harga.

Pertahankan Marjin Keuntungan

Wika Realty, sebagai salah satu pengembang BUMN anak usaha Wijaya Karya, juga tengah melakukan evaluasi dan analisa kenaikan harga. Upah pekerja, harga material bangunan, dan kontrak kerja yang sudah ditandatangani adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan harga produk properti mereka.

Menurut Direktur Operasional Wika Realty Widyo Praseno, pihaknya sudah pasti menyesuaikan harga baru produk terbaru mereka. Kisarannya antara 10 hingga 12 persen dan berlaku untuk enam portofolio yang sedang dipasarkan. Mereka adalah Taman Sari Bukit Mutiara Samarinda, Tamansari Majapahit Semarang, Tamansari Metropolitan Manado, Tamansari Debang, Tamansari Kendari, dan Grand Tamansari Samarinda.

Namun, waktu pelaksanaannya akan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan analisa beberapa faktor tersebut di atas. Ada dua opsi waktu pelaksanaan perubahan harga yakni 1 Juli atau setelah Lebaran.

"Strategi perubahan harga biasanya kami buat 12 kali sampai proyek berakhir. Namun, karena faktor perubahan tarif BBM, bisa dipangkas menjadi 8 atau 10 kali. Karena kami juga tidak ingin dengan harga baru, produk menjadi tidak terserap pasar," tandas Widyo kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (24/6/2013).

Besaran persentase kenaikan harga properti yang cenderung konservatif itu, lanjut Widyo, adalah juga untuk mempertahankan target marketing sales. Asal target penjualan marketing 2013 sebesar Rp 1,4 triliun tercapai dan masih terdapat marjin keuntungan.

"Kami memilih memangkas marjin keuntungan ketimbang menaikkan harga secara bombastis namun target meleset," imbuh Widyo.

Wika sendiri Oktober nanti akan merilis perumahan anyar di Kariangau, Balikpapan, Kalimantan Timur seluas 30 Hektar. Tipikal unit rumah yang mereka tawarkan adalah 36 meter persegi hingga 60 meter persegi dengan rentang harga Rp 350 juta-Rp 900 juta.

ikuti Pelatihan Property di http://propertybusinessacademy.com/

djan faridz : Subsidi untuk perumahan pasti ada

Sebelum pemerintah resmi mengurangi jumlah bantuan subsidi bahan bakar minyak, Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) Jamil Ansari sudah memberikan sambutan positif.

Menurut Jamil, agar subsidi BBM tidak salah sasaran, program tersebut seharusnya dapat dievaluasi. Ia mengkalkulasi, setidaknya ada Rp 3 triliun yang bisa dialihkan dari program subsidi BBM tersebut bagi program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kini, keputusan pengurangan subsidi sudah final. Nah, bagaimana dengan Rp 3 triliun tersebut?

Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, pengalihan dana subsidi BBM bagi program perumahan swadaya pasti akan ada. Hal tersebut dia sampaikan dalam tinjauannya ke Kantor pos Jakarta Selatan dalam rangka pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Sabtu (22/6/2013).

"Kalau untuk perumahan itu ada, pasti ada, dan memang ada. Kita dapat satu tahun 250.000 rumah untuk warga. Nah, ini kita akan dapat tambahan tahun depan 250.000, jadi 500.000 unit rumah. Dobel jadinya. Dana itu dari APBN untuk tahun depan," ujarnya.

"Satu rumah Rp 7,5 juta. Kalau yang rusak berat, tidak mungkin bisa diperbaiki, kita bantu Rp 10 juta," lanjutnya.

Faridz menerangkan, besaran Rp 7,5 juta akan diberikan secara merata di seluruh Indonesia, kecuali Papua. Rumah-rumah swadaya di Papua akan menerima bantuan sebesar Rp 15 juta. Sementara itu, penyebarannya akan sesuai dengan rasio penduduk dan indeks kemiskinan. Dengan kata lain, bantuan akan paling banyak terdapat di Pulau Jawa.

Terakhir, lanjut Faridz, dana yang dialihkan dari subsidi BBM tersebut baru akan efektif mulai tahun depan.

jadilah expert di bidang property dengan mengikuti training di http://propertybusinessacademy.com/

Jakarta Sebagai Kota Ter Integrasi

 Pada dialog yang diselenggarapan Komunitas Peta Hijau, Sabtu (15/6/2013) lalu, para pengamat perkotaan menyampaikan ide membuat Jakarta sebagai kota yang ramah terhadap pengguna sarana transportasi massal. Dalam dialog tersebut disimpulkan, seyogianya titik-titik drop off transportasi massal terintegrasi dengan lajur pejalan kaki, pusat perbelanjaan, serta hunian pengguna transportasi umum tersebut.

Menurut para pengamat, cara tersebut dapat meningkatkan kenyamanan dan rasa aman pengguna transportasi umum dan "membujuk" pengguna transportasi pribadi untuk mulai meninggalkan kendaraannya. Sayangnya, ide itu tidak akan terwujud dalam waktu dekat.

Di sela acara Kolokium Jalan dan Jembatan 2013 di Bandung, Rabu (19/6/2013), Kepala Pusat Litbang Jalan dan Jembatan Herry Vaza mengatakan, mewujudkan ide sarana transportasi terintegrasi masih jauh dari harapan, meskipun cikal bakalnya sudah mulai disiapkan. Dengan kata lain, gerakan menuju kawasan terintegrasi belum ada.

Menurut Herry, saat ini Balitbang Puslitbang Jalan dan Jembatan Kementerian Pekerjaan Umum lebih berkonsentrasi pada usaha optimalisasi jalan yang sudah ada sebelumnya. Selain itu, pihaknya juga berkonsentrasi pada usaha mitigasi bencana, serta perawatan jalan dan jembatan.

Saat ini, meski belum sampai pada tahap pembuatan cetak biru sarana dan prasarana transportasi massal terintegrasi, namun makalah-makalah yang disajikan dalam kolokium hari itu sudah menunjukkan adanya perhatian besar pada masyarakat pengguna jalan. Beberapa peneliti telah mengevaluasi pembangunan dan perawatan jalan, usaha pengkoreksian kesalahan konstruksi jalan, evaluasi jalur pejalan kaki, serta ada pula pemaparan desain jalur sepeda. Tidak hanya itu, berbagai teknologi pembuatan jalan yang lebih ramah lingkungan juga tengah dikembangkan dalam puslitbang.

Herry menjelaskan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam Puslitbang meliputi penelitian strategis, inovasi, dan tematik.

"Kalau strategis itu diturunkan dari road map, jadi kita yang mengkaji, lalu kita turunkan jadi road map. Kalau inovasi, itu kita turunkan dari permintaan stakeholder atau isu hangat saat ini. Kalau tematik, mungkin keinginan dari peneliti. Dari sana juga bisa berpindah jadi strategis atau inovatif," ujar Herry.

Dalam rangka mempertajam kegiatan tersebut, lanjut Herry, sebelum dituntaskan dan dijadikan produknya, hasil penelitian tersebut menjadi informasi tambahan dari para stakeholder. Informasi itulah yang disebut kolokium.

"Kolokium itu seperti seminar untuk mempertajam penelitian yang akan kita hasilkan pada akhirnya tahun anggaran ini atau tahun anggaran mendatang. Saat ini ada 13 kelompok penelitian. Tapi, mungkin paling utama itu bagaimana kita bisa membuat, mengoptimalkan jalan yang sudah ada tanpa harus memperpanjang jalan," lanjutnya.

Ikuti Pelatihan Property di http://propertybusinessacademy.com/

BTN Buka "Engine" Baru di luar KPR

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk akan melakukan tranformasi dalam mengembangkan layanan perbankan, khususnya dalam sektor perumahan yang memang menjadi fokus bank BUMN tersebut.

"Kami akan membuat suatu engine baru dalam pengembangan layanan BTN, tidak sekedar memberikan kredit KPR (kredit pemilikan rumah) saja," kata Direktur Utama BTN Maryono di Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Mantan Direktur Utama Bank Mutiara itu menuturkan, selain menyalurkan kredit, pihaknya juga akan memberikan kebutuhan-kebutuhan lain dari nasabah KPR itu, seperti kredit elektronik, mebel, AC, maupun kebutuhan lainnya.

"Ini ditujukan agar nasabah aktif bertransaksi di BTN," ujar Maryono. 

Maryono melanjutkan, layanan berikutnya adalah kolaborasi dan sinergi antara BTN dengan BUMN-BUMN lain yang juga bergerak di bidang properti seperti PT Telkom, PT Pegadaian, PT Pos, dan PT Jamsostek.

"Mereka punya lahan-lahan yang akan diproduktifkan sehingga ini bisa kita biayai atau kerja sama setelah itu misalnya kita jual atau kita beli. Ini juga akan memperluas market kita," tuturnya.

Selanjutnya, BTN juga ingin menciptakan value chain, yakni dengan memasok kebutuhan nasabah dari awal hingga akhir, memenuhi kebutuhan lahan, mengembangkan produk rumah, menyuplai pemasok perumahan, serta melakukan sekuritisasi.

"Jadi berkembang, sehingga ini juga akan menjadi luas, selain itu dana dan kredit kami juga dapat," kata Maryono.

Dia menambahkan, pihaknya juga akan membuat suatu portal properti yang akan dijadikan sebagai business centre.

"Kami tahu bahwa digital marketing seperti portal elektronik ini sekarang atau ke depannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya generasi muda," ujarnya.

Transormasi tersebut, lanjut Maryono, saat ini sudah mulai berjalan sebagian dan dikerjakan sambil mengembangkannya sehingga diharapkan ke depan bisa tumbuh setiap tahunnya baik dari sisi aset dan kredit sebesar 25-30 persen. 

Sebelumnya, BTN juga menyatakan akan meluncurkan program kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat di sektor informal pada akhir Juni 2013 ini. Program tersebut akan menjadi bentuk komitmen BTN terhadap sektor perumahan yang masih menjadi fokus utama bisnisnya (Hore... BTN Luncurkan KPR untuk Pekerja Informal Akhir Juni Ini!).

"Sudah siap diluncurkan pada Juni ini. Salah satunya kami akan biayai bantuan 1.000 rumah murah gratis yang dibangun Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)," ujar Direktur Utama BBTN Maryono di sela-sela Munas Apersi IV di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Rabu (12/6/2013) lalu.

Sumber : kompas

ikuti pelatihan property di http://propertybusinessacademy.com/

Jelang Kenaikan BBM, Pengembang Berlomba Naikkan Harga

Jelang kenaikan tarif BBM, para pelaku industri properti melakukan aksi penyesuaian harga. Besaran kenaikan tersebut antara 3,5 persen hingga 10 persen. Beberapa pengembang bahkan memberlakukan kenaikan pada semua jenis properti yang dibangunnya.

PT Grahabuana Cikarang, "city developer" anak usaha PT Jababeka Tbk misalnya, berencana menaikkan harga jual properti residensial dan komersialnya. Tahun ini, mereka membuka dua klaster baru residensial, yakni Beverly Hills dan Oscar, dengan harga jual Rp 1,4 miliar per unit. Sedangkan properti komersialnya berupa ruko Hollywood Arcade dengan penawaran Rp 2,3 miliar.

Menurut Presiden Komisaris Grahabuana Cikarang, Tanto Kurniawan, pihaknya akan menyesuaikan harga jual untuk seluruh jenis propertinya sebesar 3,5 persen hingga 5 persen. Harga jual baru ini akan efektif diberlakukan pada 1 Juli nanti. Hal ini terkait dengan respon pasar pasca pengumuman perubahan tarif BBM.

"Kami sangat hati-hati menaikkan harga jual. Untuk itu, besarannya pun tidak terlalu jor-joran dan waktu pemberlakuannya tidak serta merta, karena kami melihat kenaikan tarif BBM ini bukan momentum untuk meraup untung. Tidak semua komponen material bangunan tergantung pada perubahan BBM. Jadi, harus dilihat proporsinya berdasarkan kontribusi terhadap biaya produksi," papar Tanto kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (17/8/2013).

Sementara itu, Relife Property akan mengubah harga jual produknya sebanyak 7 sampai 10 persen. Peningkatan harga ini dikenakan pada produk Greenland Cileungsi seharga Rp 280 juta per unit, Greenland Lombok seharga Rp 350 juta-Rp 1,2 miliar dan Pearl Garden Lombok seharga Rp 250 juta-Rp 700 juta.

Presiden Directur dan CEO Relife Property Group Ghofar Rozaq Nazila mengatakan, keputusannya menaikkan harga jual ini berdasarkan pertimbangan rasional yang diakibatkan oleh perubahan tarif BBM.

"Besaran kenaikan tidak terlalu agresif. Karena kami juga melihat dan menganalisa sektor biaya yang mengalami pembengkakan akibat melonjaknya tarif BBM tersebut. Kalau memang biaya produksinya naik sebesar 10 persen, otomatis akan mempengaruhi harga jual. Kami "bermain" di angka 5 sampai 10 persen," jelas Ghofar.

Baik Tanto maupun Ghofar sepakat mengatakan bahwa kenaikan BBM tidak serta merta mendongkrak pertumbuhan harga properti. Terutama di daerah yang masih bertumbuh, kenaikan harga justru didorong oleh peningkatan permintaan. Sebelum perubahan harga BBM pun, keduanya menyatakan telah menaikkan harga jual propertinya sebanyak 3 kali dalam setahun.

Sumber : kompas

Ini cara agar Jakarta bisa menjadi Smart City

Perkembangan sebuah kota tak hanya dilihat dari pembangunan secara fisik seperti gedung-gedung bertingkat, pusat belanja atau perkantoran. Kota harus juga dapat mengatasi permasalahan meledaknya populasi akibat migrasi urban. Alih-alih mendidik para urban hidup modern dan beradab, malah menjamur permukiman kumuh. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi kota-kota yang tengah berkembang saat ini.

Menurut Jonathan Hursh, Direktur Eksekutif dan Pendiri INCLUDED, dalam artikelnya tentang "Smart Cities" di World Economic Forum, ketika migran pindah ke kota, mereka mencari kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak mereka dan kesempatan untuk belajar dan bekerja.

Tapi apa yang mereka temukan seringkali jauh dari apa yang mereka bayangkan. Ketika tiba di kota, mereka berada di tepi perbatasan peradaban. Hal ini dapat terjadi karena dua hambatan utama: informalitas dan instabilitas.

Informalitas menunjukkan mereka tidak diterima. Ini berarti mereka harus memiliki pekerjaan informal, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sementara instabilitas mengatakan, keberuntungan mereka berada di kota akan menguap begitu saja. Tentu, hal ini dapat mengurangi motivasi mereka untuk berinvestasi dan membangun.

Kedua hal tersebut dapat menjadi penyebab tumbuhnya permukiman-permukiman kumuh, masalah sosial dan ekonomi serta terganggunya masa depan. Jika tak segera diatasi, permukiman kumuh kaum migran ini dapat menjadi sumber kerusuhan dan kemiskinan kota. Dan mereka berisiko kehilangan haknya. Karena selama ini kelompok pinggiran masih dianggap sebagai warga negara kelas dua.

Untuk itulah diperlukan pengembangan konsep kota pintar (smart city). Menurut pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya, sebuah kota pintar haruslah dapat menjadi tempat untuk semua. Kota adalah sumber kehidupan di mana semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia seutuhnya.

"Namun, sebuah kota juga harus dapat mengatur warganya agar tercipta kehidupan yang nyaman, aman, ekonomis dan secara cerdas dapat menyelesaikan kendala-kendala perkotaan dengan efektif dan efisien. Untuk itulah gagasan kota cerdas atau kota pintar, lahir," ujar Marco kepada Kompas.com di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam konteks Jakarta, lanjut Marco, di mana Tata Ruang-nya sangat tidak adil, harus dimulai dengan aksi "memulihkan". Selama ini, Jakarta dibangun berbasis paradigma yang merusak dengan kapitalisme sebagai pengatur. Jadi, pemulihan ruang-ruang kota Jakarta ini harus segera dilakukan dengan konsep "lestari", bukan hanya "keberlanjutan" (sustainable).

Marco menyarankan, agar penyelenggara perkotaan harus mampu membongkar asumsi tentang pembangunan kota selama ini. Mereka adalah pelayan publik. Bangunlah Jakarta dengan sesuatu yang benar. Rancang dengan konsep yang mendekatkan diri dengan alam. Orientasi bangunan, jalan dan lay out kota harus disesuaikan dengan logika alam seperti arah angin, matahari dan lain-lain.

Namun, di atas semua itu, yang terpenting adalah semua warganya harus dapat mengakses dan menikmati fasilitas kota secara mudah dan murah. "Jika paradigmanya berubah, permukiman kumuh dan "warga negara kelas dua", tidak akan ada," imbuh Marco.

Kota pintar melahirkan cara pandang berbeda. Bagaimana sebuah kota pintar juga menjadi kota yang inklusif? Para pemimpin kota pintar harus menganggap warganya sebagai aset. Mereka membangun kota-kota, menumbuhkan ekonomi, dan menyediakan keragaman.

Kota pintar memberikan warganya kesempatan kerja yang aman, pendidikan formal, akomodasi, transportasi yang handal dan kesehatan yang mendasar. Pemerintahnya juga menyediakan lingkungan yang memungkinkan warganya dapat berkembang dan berintegrasi secara sukarela, menjadi bagian dari struktur sosial kota.

Sementara itu, perancang kota sekaligus pengamat transportasi Yayat Supriatna, mengatakan, Jakarta bisa menjadi kota pintar jika konsep pengembangannya terintegrasi. "Termasuk integrasi dalam hal transportasi. Caranya, percepat pembangunan angkutan massal dan perbesar anggarannya," ujar Yayat kepada Kompas.com, di Jakarta, Minggu (16/6/2013).

Saat ini, sepertiga penduduk kota tinggal di daerah kumuh informal. Kebanyakan di pinggiran. Di sinilah peran para pengambil keputusan (penyelenggara perkotaan), arsitek, perancang kota, perusahaan swasta dan pebisnis, dibutuhkan. Mereka harus dapat menciptakan sebuah strategi yang jelas untuk mengintegrasikan masyarakat dengan latar belakang beragam ini ke dalam satu kota.

Seperti tulisan Doug Saunders yang berjudul Arrival City, permukiman kumuh sejatinya dapat menjadi tempat berawalnya perubahan paling penting dan mengejutkan dalam sebuah kota. Karena kota telah menjadi ruang hidup manusia.

"Kota adalah tempat di mana kita hidup, bernapas dan mentransaksikan ide-ide segar. Mari kita membuat kota yang benar, mari kita membuat kota menjadi lebih baik dan adil. Mari kita membuat sebuah kota yang inklusif, kota untuk semua," ujar Jonathan.

Mengapa Shio Macan Cocok Berbisnis Properti? Ini Rahasianya!

Pasca menjelang kenaikan bahan bakar minyak (BBM) saat ini telah membuat sejumlah
kalangan panik. Kenaikan harga BBM terus diperdebatkan terus dan mendapatkan banyak kritikan karena dinilai berpotensi menyengsarakan masyarakat.

Namun, pertimbangan pemerintah adalah sebuah keputusan telak demi menyelamatkan perekonomian Negara. Pro dan kontra pun terjadi.

Memang, harga BBM harus naik untuk menyelamatkan Negara. Hanya saja, ini terkesan lamban dan bertele-tele lantaran banyak dipengaruhi faktor politik di dalam negeri.

Muaranya, sejumlah harga barang di luar menjelang kenaikan harga BBM telah menapaki kenaikan harga. Para spekulan dan pedagang menginginkan keuntungan lebih atau meraih hasil terlebih dahulu di sebuah momentum dan merupakan sebuah kesempatan emas. Inflasi pun terjadi di mana-mana dan merupakan faktor perlawanan terhadap sebuah deflasi.

Tak sedikit pengusaha menjadi dilema akibat kenaikan harga ini. Mereka sulit menjual produknya karena omzet penjualan turun drastis akibat kurangnya minat dan daya beli masyarakat.

Memang, bila kita menyimak sejumlah barang tertentu, yang saat ini demand atau kebutuhannya melebihi batas sehingga sulit memperoleh barang. Bahkan, untuk urusan
jengkol dan pete pun sempat melambung harganya di pasar, termasuk cabe dan bawang yang mengalami kenaikan drastis dan terkesan tidak masuk di akal.

Bicara bisnis properti pun demikian. Harga properti naik terus, dan berimbas pada harga sewa gedung maupun lahan kosong. Kenaikan harga itu akhirnya juga berimbas pada harga sewa indekos.

Seperti kita lihat di kota Jakarta sebagai sebuah patokan yang layak untuk investasi propert. Di sejumlah tempat yang ramai dengan kepadatan aktivitas bisnis membuat harga
indekos bisa mencapai Rp 4 juta per bulan, bahkan ada yang lebih. Harga tersebut akhirnya juga mempengaruhi harga sewa apartemen di Jakarta.

Pembangunan apartemen dengan tipe studio atau berukuran mungil sudah mencapai angka
Rp 400 jutaan per unit. Herannya, apartemen ini tetap laku keras!

Namun, hal penting perlu Anda simak adalah lokasi indekos yang mau Anda sewakan. Perlu
dipertimbangkan, apakah lokasi tempat kita berada juga banyak yang berbisnis dengan menyewakan indekos sebagai ujung tombak penghasilan suatu usaha dalam properti. Indekos maupun kontrakan harus dilihat dari segi aktivitas yang berada di lingkungan sekitarnya.

Hal lain perlu menjadi sebuah pertimbangan adalah aktivitas yang berada di dalam indekos tersebut, yaitu harus penuh penjagaan dan pengawasan optimal. Bila terjadi sesuatu hal
yang tak diinginkan, maka pemilik gedung harus bertanggung jawab terhadap segala kejadian tersebut.

Adapun kelebihannya adalah harga sewa per kamar bisa jauh lebih tinggi, terutama bila prasarana dalam kamar tersedia dengan komplet, seperti halnya penyewaan kamar di hotel berbintang. Selain itu, sejumlah indekos di Jakarta ternyata masih banyak yang memakai air tanah untuk digunakan sebagai air mandi sehingga kualitas airnya belum bisa dipertanggung jawabkan dan seringkali dikeluhkan.

Pun, demikian dengan listrik yang memakan biaya besar. Banyak pemilik indekos memasang argo listrik per kamar dengan cara membeli voucer pulsa. Maka, bisa dikatakan, bahwa air dan listrik merupakan beban yang mesti dipertimbangkan sebelum membuka usaha indekos maupun kontrakan.

Belum lagi dengan lingkungan sekitarnya. Bisnis sewa rumah harus memiliki persetujuan dari RT dan RW setempat. Maka, bila semua hal di atas bisa diatasi dengan baik, bisnis indekos maupun kontrakan bisa dikembangkan sebagai lahan usaha yang baik dan dapat berkembang.

Fengsui

Saat ini, bila dihitung berdasarkan kelahiran Ibu Hendriani, yaitu 27 April 1962, Ibu termasuk ke dalam shio Macan, elemen Bumi adalah Logam atau Emas. Sementara elemen Langit adalah Air.

Semua itu adalah unsur yang positif. Komposisi ini membuat sebuah kekuatan untuk diri Anda dalam berbisnis properti, terutama untuk bisnis penyewaan.

Perlu Anda ketahui, elemen Air berbenturan dangan elemen Api yang ada dalam bisnis masakan. Maka, bila mau bisnis makanan, ada baiknya Anda mengutamakan minuman sebagai menu utama, seperti halnya bisnis kedai kopi.

Semua komposisi di atas akan mengantarkan Anda pada kesuksesan. Sikap positif dan kehati- hatian mengambil suatu langkah merupakan modal utama Anda untuk berhasil.

Akan tetapi, faktor pendukung merupakan hal yang dominan untuk diperhatikan. Karena dalam keluarga nanti akan ada yang bisa membantu kelancaran usaha Anda.

Sementara itu, Weton kelahiran menurut ilmu Jawa kuno adalah lahir pada Jumat Pon dan Wuku Prangbakat. Seseorang yang terlahir dalam wuku tersebut sifatnya pemalu, dan kalau marah biasanya ngambek atau tidak mau bicara.

Penghidupannya mudah cari uang dan di hari tuanya dapat kaya. Banyak kemampuan yang dapat dipelajari, namun pada akhirnya harus menentukan model bisnis sendiri yang mau digeluti dan sekaligus menjadi hobi Anda.

Sebagai saran, Anda tidak perlu gelisah dalam berbisnis. Selain itu, Anda harus berhati-hati terhadap penyakit kritis, dan jangan berspekulasi usaha jelang usia 60 tahun karena grafik hoki perorangan menunjukkan ke arah nol. Namun, lewat usia 60 tahun Anda akan membaik lagi.

Ibu Hendriani, semoga semua penjelasan ini dapat membantu Anda dan sukses terus sepanjang masa. Selalu memohon kepada Tuhan agar diberikan kesehatan yang optimal dan banyak rezeki.

Salam Hokiplus 2013, Happy Cuan 888!

The Steven Eric Lazuardi

(Hokiplus Consultant/indonesiahokiplus@gmail.com)

Alihkan Subsidi BBM untuk Rumah Rakyat!

Hingga saat ini, jumlah backlog pembangunan rumah tembus 14,6 juta unit. Kendati para pengembang baik yang tergabung dalam DPP REI dan APERSI punya target rumah terbangun, tetap saja jumlahnya masih belum dapat mereduksi ketimpangan tersebut.

Padahal berbagai solusi guna mengatasi kendala tersebut terus diwacanakan. Terbaru adalah masalah Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Namun, itu saja tidak cukup. Kendala utama memang terletak pada pendanaan. Dibutuhkan sebuah gebrakan yang dapat mengatasi kendala pembangunan rumah rakyat secara lebih komprehensif dan tepat.

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kementerian Perumahan Rakyat Jamil Ansari Indonesia perlu   "gebrakan" strategis, dengan mengalihkan dana subsidi BBM untuk sektor perumahan rakyat.

"Subsidi seperti ini akan lebih bermanfaat karena tepat sasaran, ketimbang digunakan untuk memasok BBM," ujar Jamil saat acara dialog "Pengalihan Subsidi BBM untuk Program Perumahan MBR yang Lebih Tepat Sasaran", di jakarta, Kamis (13/6/2013).

Menurut Jamil, harapan terbesar ada pada Menteri Keuangan dan Bapenas. Mereka harus mengubah cara pandangnya dengan berpaling mengalokasikan anggaran subsidi BBM untuk perumahan rakyat.

Saat ini, Kemenpera telah memperbaiki 52.000 rumah swadaya, dari target 2013 sebanyak 200.000 rumah dengan anggaran sebesar Rp 2 triliun. Dengan harapan, alokasi dana dari subsidi BBM sebesar Rp 3 triliun, maka akan terjadi peningkatan target sebanyak 200.000 rumah. Dengan kata lain, kenaikan target mencapai 400.000 rumah dengan anggaran Rp 5 triliun.

"Selain itu, kami juga mengharapkan bantuan per-unitnya sekitar 30 persen masih-masing rumah. Karena perhitungan kami, kenaikan BBM mencapai 30 persen," ujarnya.

Gebrakan strategis lainnya adalah pembentukan kelembagaan di daerah dalam merealisasikan kebijakan-kebijakan. Kelembagaan tersebut merupakan salah satu kendala yang menyebabkan Kemenpera terbilang lambat dalam menyesaikan berbagai persoalan. Di daerah tidak ada Dinas Perumahan. Jadi, tidak jelas, siapa yang harus memikul tanggung jawab. Jadi, wajar saja, jika ketimpangan kebutuhan dan pemenuhan rumah kian membengkak.

BI Khawatirkan Pertumbuhan Kredit Hunian Mewah

Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan mewaspadai pertumbuhan kredit sektor properti sebab pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen hingga April 2013 terus mengalami peningkatan.

"Pemantauan kami terhadap perkembangan kredit properti, pertumbuhan KPR tipe di atas 70 meter persegi pada bulan April 2013 sudah mencapai 45,1 persen atau naik dibandingkan Maret 2013 sebesar 39,8 persen," kata Perry di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Kredit pemilikan rumah (KPR) tipe itu, kata dia, sekitar 37 persen pangsanya dari total KPR keseluruhan.

"Ini salah satu alasan mengapa kita mencermati dan mewaspadai pertumbuhan kredit di sektor-sektor properti," katanya.

Selain itu, kata Perry, pertumbuhan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tipe 22--70 meter persegi telah mencapai 83,8 persen pada bulan April 2013, atau meningkat dibandingkan Maret 79,6 persen. Adapun KPA di atas 70 meter persegi pada bulan April, lanjut dia, mencapai 71,4 persen atau naik dibandingkan Maret 70,4 persen.

Menurut Perry, ke depan BI akan mengeluarkan berbagai bauran kebijakan untuk mengantisipasi kredit sektor properti, termasuk pada pembelian kedua terhadap KPR atau KPA untuk tipe 70 meter persegi.

Bauran kebijakan itu, kata dia, akan melengkapi kebijakan loan to value (LTV/rasio pinjaman terhadap nilai aset) yang belakangan sudah diterapkan BI.

"Itu semua dikaji, seperti dalam suatu keluarga suami-istri itu akan dihitung satu. Memang kajian belum sampai ke wilayah-wilayah spesifik. Namun, masukan yang datang banyak terkait dengan penguatan makroprudensial untuk kredit sektor properti," kata Perry.

Perry mengatakan bahwa kebijakan kredit sektor properti juga akan menunggu kondisi perekonomian dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

oleh karena itu jadi developer sehat, dengan belajar di http://propertybusinessacademy.com/

Inilah Tiga Lokasi Favorit Konsumen Perumahan

Konsumen properti kelas menengah ke bawah di Jabodetabek sudah lama meninggalkan mimpi untuk tinggal di tengah kota Jakarta. Selama ini, para pencari rumah pertama menyingkir ke daerah-daerah penyangga. Tampaknya, tren semacam ini tidak akan banyak berubah dalam beberapa tahun ke depan.


Kami mencatat, setiap bulan teradapat 75.000 orang mencari properti di Bintaro, BSD-Serpong, dan Cibubur. Posisi ini tidak berubah sejak tahun lalu.
-- Meddy Papinka

Menurut Sales Manager Rumah123.com Meddy H. Papinka selama tiga bulan terakhir, kawasan pinggiran seperti Bintaro, Serpong, dan Cibubur merupakan favorit pencari rumah pertama. Meski hasil survei sentimen pasar tahun lalu memperlihatkan 23 persen konsumen properti sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 250 juta, namun pertimbangan konsumen selalu dimulai dari lokasi, bukan biaya.

"Kami mencatat, setiap bulan teradapat 75.000 orang mencari properti di Bintaro, Serpong, dan Cibubur. Posisi ini tidak berubah sejak tahun lalu," ujar Meddy kepada Kompas.com, di Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Hal ini tidak mengherankan mengingat daerah pinggir kota (suburb) masih memiliki lahan luas untuk dikembangkan. Namun, hal menarik adalah meski banyak proyek baru, penjualan rumah seken juga cukup diminati di daerah tersebut. Meskipun baru, kadang-kadang sudah langsung berganti kepemilikan karena tingginya minat pencari properti di tiga daerah ini.

Para pencari properti tersebut, umumnya menggunakan internet dengan mengunjungi portal tertentu. Mereka terbagi dalam dua kelompok usia mayoritas. Usia 25 sampai 35 tahun sebanyak 25 persen dan usia 35 sampai 45 tahun 20-22 persen. Dengan kata lain, pengunjung terbanyak merupakan kaum muda, yang kemungkinan besar baru mencari rumah pertama.

agar lebih memahami tentang strategis lahan properti, ikuti pelatihan di http://propertybusinessacademy.com/

Mahalnya Biasa bulanan di Apartemen

 Kejahatan bisa terjadi di mana saja. Tidak saja di rumah tapak, juga di hunian vertikal seperti apartemen. Baru-baru ini terjadi dua kejahatan dengan modus serupa; jual/beli atau sewa apartemen di Cassablanca Mansion dan Lavande Apartment, Jakarta Selatan. Padahal, dengan biaya servis yang dibayarkan tiap bulan oleh penghuni apartemen, mestinya rasa aman dan nyaman bukan hal yang sulit didapatkan.

Menurut Property Management and Engineering Manager Knight Frank, Lioni Sugiarto, komponen biaya servis (service charge) mencakup perawatan dan pengelolaan gedung apartemen. Termasuk masalah keamanan dan kenyamanan.

Saat ini, besaran biaya servis rata-rata untuk apartemen menengah bawah berada pada angka Rp 10.000 per meter persegi per bulan. Sementara untuk apartemen menengah atas antara Rp 13.000-Rp 15.000 per meter persegi per bulan.  Angka lebih tinggi dikenakan pada apartemen servis yakni sekitar Rp 25.000-Rp 50.000 per meter persegi per bulan.

Mari kita hitung, jika penghuni memiliki unit seluas 38 meter persegi, maka biaya servis yang harus dibayarkan senilai Rp 380.000 per bulan untuk apartemen menengah bawah, Rp 532.000 per bulan untuk menengah ke atas dan Rp 1,425 juta untuk apartemen servis.

"Besaran service charge tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Harusnya disesuaikan dengan fasilitas dan kualitas pelayanan yang memadai dan memuaskan. Semakin lengkap dan mewah fasilitas pada suatu apartemen, semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan, dan semakin besar pula biaya service charge yang dibayarkan penghuni," ujar Lioni kepada Kompas.com, Selasa (11/6/2013).

Selain biaya servis, biaya lain yang harus dibayar penghuni adalah sinking fund. Pada apartemen sewa, sinking fund ini disebut provisional sum. Kegunaannya ialah mempersiapkan dana sejak awal yang harus disediakan untuk penggantian atau perawatan komponen-komponen suatu gedung, sehingga bila terjadi kerusakan-kerusakan pada peralatan yang memerlukan perbaikan atau penggantian, dananya telah tersedia. Besarnya sinking fund ini adalah sepuluh (10) persen dari biaya servis.

"Jadi, dengan berbagai macam pengeluaran yang harus dibayarkan penghuni tersebut, semestinya pengelola apartemen dapat melakukan tugasnya dengan baik dan profesional. Sehingga apa yang dibayarkan penghuni sepadan yang mereka terima, termasuk keamanan dan kenyamanan," tandas Lioni.

jika ingin menjadi expert property, silahkan ikuti pelatihan di http://propertybusinessacademy.com/

Aturan Sertifikasi Rumah Murah Masih Berbelit

Aturan Sertifikasi Rumah Murah Masih Berbelit


Pengembang yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) mengeluhkan ketentuan Badan Pertanahan Nasional terkait pemecahan sertifikat hak atas tanah yang dinilai berbelit. Ketentuan itu dikhawatirkan menghambat pasokan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.


Hambatan administratif ini pada akhirnya akan menghambat realisasi pasokan rumah murah.
-- Eddy Ganefo

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APERSI Eddy Ganefo, proses pemecahan sertifikasi hak atas tanah pada kenyataannya membutuhkan waktu sangat lama hingga melebihi enam bulan. Dampaknya, akad kredit rumah ikut tertunda, serta mengganggu arus perputaran uang pengembang.

Ia menambahkan, selama ini pemecahan sertifikasi tanah berstatus hak guna bangunan dapat dilakukan secara bertahap dalam setiap proyek, didasarkan pada jumlah unit rumah yang terjual. Namun, adanya ketentuan baru membuat pengembang tidak bisa lagi mengajukan pemecahan sertifikasi hak tanah secara bertahap untuk unit-unit rumah lainnya sampai proses pemecahan tahap awal dinyatakan tuntas.

”Hambatan administratif ini pada akhirnya akan menghambat realisasi pasokan rumah murah,” ujar Eddy.

Tahun 2013, APERSI menargetkan pembangunan rumah murah bersubsidi sebanyak 100.000 unit. Dengan hambatan proses administrasi tersebut, pihaknya memperkirakan pasokan rumah murah bisa turun menjadi 80.000 unit.

Bendahara Umum DPP APERSI Daniel Djumali menambahkan, hingga kini akad kredit unit rumah subsidi yang masih terhambat proses administrasi sebanyak 20.000 unit. Adapun rumah subsidi yang sudah dibangun APERSI sekitar 40.000 unit.

Adapun tarif pemecahan sertifikasi hak atas tanah bagi rumah bersubsidi sekitar Rp 1 juta per unit. Di tengah kekurangan rumah rakyat yang sudah menembus 15 juta unit, pihaknya berharap pemerintah memberikan kemudahan prosedur administratif, khususnya bagi rumah murah bersubsidi

Potensi Dana Tabungan Perumahan Rakyat, Luar Biasa!

Potensi Dana yang akan terkumpul dalam Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) luar biasa besar. Jika kita asumsikan subyek sasaran Tapera hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan besaran iuran lima persen dari penghasilan, maka dana yang terkumpul sebanyak Rp 743,187 miliar per bulan. Angka ini berasal dari iuran lima persen dikalikan penghasilan rata-rata PNS Golongan I-IV sesuai PP 22 tahun 2013, sebesar Rp3,162 juta. Saat ini, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,7 juta.


Rumah merupakan kebutuhan primer, jadi PNS akan terpacu untuk membayar iuran Tapera tersebut. Namun, seperti apa RUU dan bagaimana fungsi Tapera yang diajukan Kemenpera kepada Parlemen, saya belum mengetahui secara pasti.
-- Sri Esti Kadaryanti

Consummer Financing Group Head BRI Syariah, Sri Esti Kadaryanti, mengamini besarnya potensi dana yang terkumpul dalam Tapera. Menurutnya, potensi dana tersebut akan dapat memenuhi kebutuhan rumah yang hingga saat ini masih terdapat ketimpangan (backlog).

"Rumah merupakan kebutuhan primer, jadi PNS atau pekerja akan terpacu untuk membayar iuran Tapera tersebut. Namun, seperti apa RUU dan bagaimana fungsi Tapera yang diajukan Kemenpera kepada Parlemen, saya belum mengetahui secara pasti. Karena belum menerima sosialisasinya," imbuh Esti kepada Kompas.com, di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Sayangnya, nasib RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) masih terganjal. DPR dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat, belum bersepakat mengenai besaran iuran dan subyek sasaran.

Menteri Negara Perumahan Rakyat, Djan Faridz mengungkapkan RUU belum rampung karena masih ada perdebatan yang hangat antara pemerintah dan DPR terkait perbedaan besaran iuran. Padahal Panitia Khusus DPR untuk penyusunan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menargetkan tuntas Juli 2013 mendatang. RUU Tapera ini sangat penting karena merupakan salah satu solusi mengatasi kekurangan rumah rakyat.

"Kami belum satu suara soal penentuan besaran iuran yang akan diambil dari penghasilan pekerja. Masing-masing punya argumentasi sendiri sehingga belum menemui titik kompromi," ujar Djan kepada Kompas.com di Tangerang, akhir pekan lalu.

Bagaimana konsep Tapera yang diajukan Kemenpera?

Konsep Tapera akan mengadopsi sistem yang berlaku di Singapura dan Malaysia. Pada 1960 Singapura mencanangkan pembangunan rumah bagi rakyatnya. Saat itu, Singapura memotong gaji pekerja sebesar 50 persen untuk perumahan, kesehatan dan tunjangan hari tua.

Sekarang ini, kata Faridz, potongan gaji pekerja di Singapura sebesar 36 persen. Sementara itu, sebesar 24 persen dari potongan gaji itu diperuntukkan bagi tabungan perumahan yang bersifat wajib. Dengan kebijakan itu, kebutuhan rumah milik di Singapura saat ini sudah terpenuhi 84 persen, sedangkan delapan persen merupakan rumah sewa yang disediakan pemerintah.

Uang yang dihimpun dari Tapera itu kemudian akan dikelola oleh badan pengelola untuk membangun perumahan murah bagi pekerja. Setelah setahun menabung, pekerja berhak mengajukan kepemilikan rumah dengan cicilan ringan hingga 30 tahun.

Masalahnya, kita sudah memiliki badan pengelola yang fungsinya kurang lebih sama yakni Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Badan ini memberikan Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) Kredit Membangun Rumah (KMR) kepada PNS. Besarannya disesuaikan dengan level pekerja;  Rp 1.200.000 untuk PNS golongan I, Rp 1.500.000 untuk PNS golongan II dan Rp 1.800.000 untuk PNS golongan III.

Selain bantuan tersebut, PNS juga berhak memanfaatkan tambahan bantuan dana uang muka dengan bunga enam (6) persen annuitas per tahun yang harus dikembalikan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun. Tambahan bantuan dana uang muka sebesar Rp 13.800.000 untuk PNS golongan I, Rp 13.500.000 untuk PNS golongan II dan Rp 13.200.000 untuk PNS golongan III.

Jika Bapertarum digenjot secara maksimal baik fungsi maupun kinerjanya, dana bantuan uang muka bagi pegawai golongan rendah, mungkin bisa lebih besar. Dalam waktu sewindu, yakni sejak didirikan pada 1993 hingga 2011, Bapertarum PNS  baru bisa menyalurkan bantuan uang muka kepada 986.059 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia. Mereka juga baru dapat mengembalikan dana tabungan perumahan kepada 1.128.050 PNS.

Agar lebih expert di bidang properti, ikutilah kelas properti di http://propertybusinessacademy.com/